27 Maret 2025 06:58:22
Anggota DPRD Provinsi Kalsel dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Firman Yusi, SP, mendukung penuh rencana Pemerintah Provinsi Kalsel untuk mengembangkan pertanian berbudaya korporasi di Kalimantan Selatan. Konsepsi ini mencuat dalam pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Ranwal RPJMD) Kalimantan Selatan 2025-2029 di DPRD Kalsel, Selasa (25/04/2025) lalu. Konsep "petani berbudaya korporasi" sendiri mengacu pada petani atau kelompok petani yang mengadopsi prinsip dan praktek budaya korporasi dalam kegiatan pertanian mereka. Hal ini menandai pergeseran dari praktek bertani tradisional yang seringkali bersifat individualistik menuju model yang lebih terorganisir, berorientasi bisnis dan berpotensi kolaboratif. Inti dari konsep ini adalah profesionalisasi pertanian melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen bisnis yang memungkinkan petani untuk beroperasi lebih efesien, mengakses sumber daya yang lebih baik dan bersaing lebih efektif di pasar. "Mengembangkan konsep ini bukannya tanpa tantangan, saya fikir untuk mengembangkan konsep ini revousi pertanian di Kalsel tidak bisa dihindari, karena waktu yang diamanahi oleh RPJMD ternatas hanya 5 tahun," ujar alumni Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat ini. "Dunia pertanian di Kalsel sendiri ditandai dengan usia rata-rata petani di atas 40 tahun, sementara minat anak muda di bidang ini relatif rendah, sementara yang diperlukan adalah perubahan cara berfikir dan bertindak, Pemprov Kalsel harus mengambil langkah yang cukup progresif untuk itu," tambahnya. Selain tantangan SDM, konsep ini juga menghadapi tantangan lainnya yaitu kondisi lingkungan. "Perubahan iklim dan eksploitasi SDA berpengaruh sangat besar, cuaca ekstrim dan banjir menjadi salah satu penyebab gagalnya dunia pertanian, ini juga harus mampu diatasi," ujar Firman. "Karenanya selain mempersiapkan SDM diperlukan pula upaya rekayasa lingkungan pertanian dengan membangun sistem pengairan, dukungan rantai pasokan unsur pendukung dan infrastruktur yang baik menjadi tugas utama Pemprov Kalsel," ujarnya lagi. "Diperlukan perhatian khusus dan anggaran yang cukup besar untuk memenuhi semua itu," tambahnya. Tapi Firman yakin, keinginan kuat ini akan bisa dicapai jika mampu mengkolaborasikan stakeholder yang ada seperti lembaga pendidikan terkait, kerja sama lintas organisasi perangkat daerah dan membuka ruang intervensi swasta, baik melalui program CSR maupun kerjasama B to B antara usaha besar dengan korporasi petani. "Sudah ada contoh sukses pengaplikasian konsep ini di Jawa Barat, Toraja dan Ogan Komering Ulu, hingga kita optimis konsep ini juga dapat dilakukan di Kalimantan Selatan," pungkasnya.